Teori Sewa Lahan dan Teori Nilai Lahan

Teori Sewa Lahan dan Teori Nilai Lahan

Teori Sewa Lahan dan Teori Nilai Lahan

Pendekatan ekonomi untuk studi pola keruangan kota sebenarnya baru mulai mendapat perhatian besar pada tahun 1960-an. Akan tetapi, gagasan yang mengarah ke pendekatan ini telah muncul jauh sebelumnya. Terdapat tokoh yang menyampaikan gagasannya, antara lain Cooley (1894) dan Weber (1895) yang mengemukakan bahwa jalur transportasi memiliki peran cukup besar terhadap perkembangan kota. Selain itu, terdapat juga pendapat Hurd (1903) yang menyinggung masalah land values(nilai  ahan), rents (sewa lahan), dan costs (biaya) dalam suatu kota yang memiliki kaitan erat dengan penggunaan lahan.

  1.    Teori Sewa Lahan

Teori ini dikemukakan oleh Robert M. Haig (1926). Haig memiliki pandangan berbeda dengan pendapat sewa lahan menurut Hurd. Menurut teori ini, sewa lahan merupakan biaya pembayaran aksesibilitas atau penghematan biaya transportasi. Hal ini akan menentukan siapa yang berhak menempati suatu lokasi. Selanjutnya, teori ini disempurnakan oleh R.V. Retcliff pada tahun 1949. Menurut Retcliff, pusat kota memiliki aksesibilitas terbesar dan dari pusat kota ini nilai lahan akan menurun secara teratur ke arah luar. Pola penggunaan lahan akan terjadi dengan sendirinya karena adanya persaingan berbagai kegiatan untuk mendapatkan lokasi yang diinginkan. Persaingan akan diperhitungkan berdasarkan kemampuan menawar harga sewa lahan.

Menurut Retcliff, keruangan kota dibedakan menjadi 4 zona sebagai berikut.

  1.  Retailing functions, berada di pusat kota karena kelangsungan usaha ini memerlukan derajat aksesibilitas paling besar agar mendapatkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, usaha ini berani membayar harga sewa lahan tinggi. Contohnya, toko-toko yang menjual barang dengan frekuensi beli tinggi, seperti pakaian, atau frekuensi beli agak rendah, seperti perhiasan mahal.
  2.   Industrial and transportation zone, zona ini banyak ditempati oleh usaha industri dan perdagangan. Usaha ini membutuhkan lokasi sentral, namun kalah bersaing denganretailing functions dalam mendapatkan lahan.
  3. Residential zone, yaitu zona yang digunakan untuk perumahan.
  4. Agricultural zone, zona pertanian yang berlokasi di luar kota karena tidak memerlukan aksesibilitas besar.

  1.    Teori Nilai Lahan

Teori ini menjelaskan bahwa nilai lahan dan penggunaan lahan mempunyai kaitan yang erat. Nilai lahan dapat dilihat dari aspek pertanian maupun aksesibilitasnya. Dari aspek pertanian, lahan yang subur akan memiliki nilai yang tinggi. Lahan yang tidak subur juga akan memiliki nilai yang tinggi apabila memiliki kemudahan aksesibilitas sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan di luar sektor pertanian.

Baca Artikel Lainnya:

Peran Pengembangan Wilayah bagi Pembangunan Nasional

Peran Pengembangan Wilayah bagi Pembangunan Nasional

Peran Pengembangan Wilayah bagi Pembangunan Nasional

Secara garis besar, peran pengembangan wilayah bagi pembangunan nasional terdiri atas peran sebagai upaya untuk mengurangi ketimpangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan serta peran dalam antisipasi globalisasi dan perdagangan bebas. Ketimpangan atau kesenjangan antarwilayah harus dikurangi agar dapat menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sementara itu, antisipasi globalisasi dan perdagangan bebas harus dilakukan agar setiap wilayah siap dalam menghadapi globalisasi dan perdagangan bebas sehingga dapat memperoleh keuntungan dari hal tersebut.

  1. Pengembangan Wilayah sebagai Upaya Mengurangi Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan antarwilayah masih saja tetap ada meskipun pengembangan wilayah telah terus dilakukan. Ketimpangan antarwilayah dapat terjadi akibat pengaruh faktor berikut.

  1. Faktor geografis, suatu wilayah yang baik kondisi geografisnya akan cenderung lebih berkembang dibandingkan dengan wilayah dengan kondisi geografis yang kurang menguntungkan.
  2. Faktor sejarah, berkaitan dengan bentuk organisasi dan kehidupan perekonomian masyarakat pada masa lalu.
  3. Faktor sosial, berhubungan dengan perilaku masyarakat di suatu wilayah. Apabila perilaku masyarakat kondusif, maka akan dapat mendorong pengembangan wilayah secara lebih baik.
  4. Faktor politik, kondisi politik yang tidak stabil akan menyebabkan gangguan di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi.
  5. Faktor administratif, suatu wilayah yang memiliki birokrasi baik, efisien, dan tidak berbelit-belit akan lebih mampu mengundang investor dibandingkan dengan wilayah yang birokrasinya berbelit-belit.

Pengembangan wilayah yang akan dilakukan harus melalui proses perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut dimaksudkan agar dalam pengembangan wilayah semua wilayah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing wilayah (Soekartawi, 1990). Apabila perencanaan dan pengembangan wilayah dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan kemandirian wilayah dapat tumbuh dan berkembang sendiri atas dasar kekuatan sendiri.

  1. Pengembangan Wilayah sebagai Antisipasi Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan batas dan jarak antarwilayah sudah tidak lagi menjadi hambatan bagi orang untuk berhubungan dengan orang lainnya. Kondisi ini mendorong sistem kehidupan yang menuju ke arah globalisasi dalam berbagai bidang. Demikian juga dalam kehidupan bernegara, dalam era globalisasi, perkembangan suatu negara sangat berkaitan dengan negara lain. Keterkaitan dengan negara lain ini diwujudkan dengan membentuk kerja sama yang saling menguntungkan antarnegara.

Globalisasi mendorong peningkatan interaksi perekonomian di dalam suatu negara maupun antarnegara. Interaksi tersebut meliputi aspek investasi, perdagangan, tenaga kerja dan modal asing, keuangan dan perbankan internasional, serta arus devisa. Investasi tidak lagi terbatas, tetapi terus mengalir ke berbagai belahan dunia manapun yang memiliki daya tarik. Dalam bidang industri, globalisasi berorientasi pada permintaan secara global, tidak lagi hanya berorientasi pada daerah atau negara saja. Globalisasi yang seperti ini mendorong timbulnya perdagangan bebas antarnegara.

Dalam rangka menghadapi perdagangan bebas, setiap wilayah harus dapat mengevaluasi daya saing perekonomiannya masing-masing. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini, maka setiap wilayah mampu memiliki peranan besar dalam pembangunan, diawali dari bidang ekonomi. Dalam melakukan pengembangan wilayah, daya saing yang dimiliki oleh masing-masing wilayah dapat dikaji terlebih dahulu untuk memacu pembangunan ekonomi dan memperluas pasar perekonomian global. Selain itu, dengan pengembangan wilayah, suatu wilayah dapat dipacu untuk memiliki kompetisi inti. Kompetensi inti merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh wilayah sebagai sumber keunggulan untuk bersaing dengan wilayah yang lainnya.

Baca Artikel Lainnya:

Jenis-Jenis Lembaga Pengendalian Sosial

Jenis-Jenis Lembaga Pengendalian Sosial

Jenis-Jenis Lembaga Pengendalian Sosial

a. Lembaga kepolisian

Galleta.Co.Id – Polisi merupakan aparat resmi pemerintah untuk menertibkan keamanan. Tugas-tugas polisi, antara lain memelihara ketertiban masyarakat, menjaga dan menahan setiap anggota masyarakat yang dituduh dan dicurigai melakukan kejahatan yang meresahkan masyarakat, misalnya pencuri, perampok dan pembunuh.

b. Pengadilan

Pengadilan lembaga resmi yang dibentuk pemerintah untuk menangani perselisihan atau pelanggaran kaidah di dalam masyarakat. Pengadilan memiliki unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain. Unsur-nsur yang saling berhubungan dengan pengadilan adalah hakim, jaksa dan pengacara. Dalam proses persidangan, jaksa bertugas menuntut pelaku untuk dijatuhi hukuman sesuai peraturan yanag berlaku. Hakim bertugas menetapkan dan menjatuhkan putusan berdasarkan data dan keterangan resmi yang diungkapkan di persidangan. Pengacara atau pembela bertugas mendampingi pelaku dalam memberikan pembelaan.

c. Tokoh adat

Tokoh adat adalah pihak ang berperan menegakkan aturan adat. Peranan tokoh adat adalah sangat penting dalam pengendalian sosial. Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat.

d. Tokoh agama

Tokoh agama adalah orang yang memiliki pemahaman luas tentang agama dan menjalankan pengaruhnya sesuai dengan pemahaman tersebut. Pengendalian yang dilakukan tokoh agama terutama ditujukan untuk menentang perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma agama.

e. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat adalah setiap orang yang memiliki pengaruh besar, dihormati, dan disegani dalam suatu masyarakat karena aktivitasnya, kecakapannya dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya.